Selasa, 09 Maret 2010

Hari Pertama Tanpa SBY, Wapres Kumpulkan Stafnya Bahas 31 Masalah

Irwan Nugroho - detikNews


Jakarta - Bagaimana hari pertama Wakil Presiden Boediono menjalankan pemerintahan ketika Presiden SBY melawat ke luar negeri? Boediono rapat membahas 31 masalah bersama staf dan seluruh pejabat eselon I di kantornya.

"Bapak wapres memimpin rapat dengan para staf. Seluruh eselon I hadir. Yang dibahas adalah berbagai program, agenda, masalah-masalah yang masih ada dalam list kami. Ada beberapa hal yang harus mendapat prioritas," ujar juru bicara Wapres, Yopie Hidayat, di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/3/2010).

Menurut Yopie, total ada 31 item masalah, agenda, maupun rencana-rencana program yang dibahas dalam rapat dari pukul 09.30 WIB hingga pukul 12.30 WIB itu. Bagaimana solusi terkait materi pembahasan itu, apakah dibentuk tim atau rapat kabinet, menurutnya, kini masih dicari.

Namun, beberapa keputusan telah diambil. Terkait dengan program reformasi birokrasi dan percepatan pemberantasan kemiskinan, Boediono akan menggelar rapat kembali pada Rabu (10/3) besok. Hari berikutnya, Boediono akan menggelar rapat paripurna kabinet mengenai penetapan dibentuknya tim pengarah reformasi birokrasi.

Selain rapat kabinet, Boediono akan mendengarkan pemaparan Ketua Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) mengenai pelaksanaan Inpres No 1/2010. Inpres tersebut mengatur mengenai Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010.

"Ketua UKP4 akan membuat matriks atau laporan yang sistematis, sehingga program prioritas yang masuk ke inpres No 1/2010 itu akan mendapatkan monitoring yang sangat ketat. Judulnya saja prioritas dan sudah jadi instruksi presiden. Tentu saja para menteri dan para kepala badan harus melakukan pemantauan yang serius," jelas Yopie.

Yopie memastikan meski banyak menteri yang ikut rombongan SBY ke Australia dan Papua Nugini, namun rapat kabinet itu tetap akan berlangsung. Bila ditunda, akan berimbas pada mundurnya pelaksanaan
program pemerintah.

"Artinya begini, sidang paripurna tetap harus berlangsung karena ini berkaitan dengan monitoring inpres tadi. Jadi saya rasa itu bisa diteruskan oleh pejabat di bawah menteri," ucapnya.

(irw/nik)



0 komentar:

Posting Komentar

Pengikut